Usulan Penerima Bansos Pilihan DPRD DKI Ditolak Dinsos

Kepala Dinsos DKI Jakarta, Premi Lasari/Ilustrasi. (Foto: Tangkap layar video kanal youtube Bang Japar #FI Ketum Fahira Idris)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menolak usulan adanya kuota penerima bantuan sosial (Bansos) pilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Alasannya, pemilihan penerima Bansos sudah memiliki mekanisme yang jelas dan tidak bisa diberikan sesuai rekomendasi orang per orang.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinsos DKI Jakarta, Premi Lasari saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/3/2021).

“Kami tidak memberikan kuota karena DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), itu ada mekanisme alurnya,” katanya, dikutip dari KOMPAS.com.

Wanita yang akrab disapa Premi itu mengatakan, setiap warga bisa mendaftarkan diri ke kelurahan, tidak perlu menunggu rekomendasi dari anggota dewan.

“Silakan warga mendaftar, kemudian nanti akan dilakukan musyawarah kelurahan,” sambungnya.

Apabila dinyatakan valid, data pendaftar akan dikirim ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk ditetapkan sebagai salah satu DTKS di daerah DKI Jakarta.

“Terbuka untuk siapa pun,” tegasnya.

Anggota DPRD hanya bisa memberikan usulan data siapa saja yang dinilai layak masuk ke dalam DTKS.

Namun, hanya sebatas data usulan yang nantinya akan diverifikasi oleh Dinsos DKI, apakah benar layak ditetapkan sebagai kriteria penerima bansos atau tidak.

“Nanti kami lakukan verifikasi kelurahan sesuai dengan aturan yang ada,” ucap Premi.

Untuk diketahui, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma sebelumnya meminta kuota untuk mengajukan penerima bansos.

Dia meminta Dinsos DKI Jakarta bisa meloloskan langsung rekomendasi penerima bansos yang diberikan dari DPRD DKI Jakarta.

“Kita sepakati juga hari ini, tolong beri kami kuota, minimal kami di Komisi E 24 orang ini. Kami beri kuota untuk Kartu Lansia, terus beri kami kuota untuk DTKS karena DTKS ini yang menjadi penghalang untuk KJP, KJMU, dan sebagainya. Tolong beri kami kuota itu konkretnya,” katanya dalam rapat kerja Komisi E bersama Dinsos DKI.

Merry meminta Dinsos DKI tidak mempertanyakan data penerima bansos yang diberikan dari anggota Dewan.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Sentil Jokowi, Pengamat Sebut Kebijakan PPKM Setengah Hati

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga