Relawan Bencana Dilarang Pakai Atribut FPI, DPRD FPDID: Tindakan Polisi Sudah Tepat

Ilustrasi Pandapotan Sinaga. (Foto: JEJAK JURNALIS TV)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju dengan langkah polisi yang melarang penggunaan atribut FPI saat memberikan bantuan pada korban banjir di Cipinang Melayu.

Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta FPDIP Pandapotan Sinaga. Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat lantaran FPI merupakan organisasi yang sudah dilarang aktivitasnya oleh pemerintah.

“Ya, sudah tepat lah. Kan pemerintah jelas sudah membubarkan. Berarti, segala atribut yang ada di Indonesia ini sudah dilarang,” katanya, dikutip dari VIVA.co.id, Selasa (23/2/2021).

Politisi PDIP itu berpendapat, pembagian bantuan ke korban banjir tidak boleh menggunakan atribut Ormas terlarang.

“Soal dia bagikan Bansos ke korban banjir, ya jangan bawa-bawa nama organisasi yang dilarang. Jangan menjustifikasi berbuat baik tapi melanggar aturan yang sudah diputuskan pemerintah,” sambungnya.

Pandapotan berharap masyarakat menaati keputusan pemerintah tersebut.

“Sudah dilarang pemerintah, ikuti saja. Kita ini kan negara yang jelas ada undang-undangnya, ada peraturannya, kita negara Pancasila,” jelasnya.

Hal yang sama juga dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Menurutnya, merupakan hal yang wajar ketika polisi dan tentara membubarkan kegiatan organisasi terlarang.

“Seharusnya semua menaati hukum. Semua harusnya bisa memberi contoh yang baik. Kalau tujuannya membantu, harusnya tidak perlu atribut,” kata Gilbert secara terpisah.

Terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai pendekatan persuasif yang dilakukan kepolisian di lokasi banjir kawasan Cipinang sudah tepat.

“Kita melihat Polri tidak melakukan pendekatan refresif. Itu bagus agar situasi tetap kondusif. Kita minta kepada masyarakat silakan melakukan kegiatan kemanusiaan tapi tidak menggunakan nama ormas yang dilarang,” kata Edi Hasibuan.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  DPRD Tepis Tuduhan Anies Tak Lakukan Pencegahan: Banjir Tak Sebesar Tahun-Tahun Sebelumnya

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga