Perpres Miras Dicabut, Ketua DPRD Minta Perlakuan Khusus untuk Bali

Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama/Ilustrasi. (Foto: Hasil tangkap layar video kanal youtube Suyanto KBPP-Polri Daerah Bali. Yanto)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, I Nyoman Adi Wiryatama menanggapi tindakan pencabutan lampiran ketentuan investasi minuman beralkohol (mikol) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberikan perlakuan khusus bagi Bali

“Saya selaku wakil rakyat Bali. Mestinya Bali itu mendapat perlakuan khusus,” katanya, saat dihubungi detikcom, Rabu (3/3/2021).

Politisi senior PDIP itu mengaku ingin bertemu dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dan bakal membuat usulan kepada presiden agar Bali diberlakukan khusus di bidang pengolahan minuman keras. Usulan tersebut mungkin saja nantinya bakal dilakukan dalam bentuk surat.

“Ya kita nanti akan lihat, mungkin bentuk surat. Saya kan belum ketemu Pak Gubernur karena masih reses,” terangnya.

Kini, Bali sebagai destinasi pariwisata atau jendela dunia. Di samping itu, ungkap Adi Wiryatama, Bali juga mempunyai produk mikol lokal, seperti arak Bali.

“Jadi, bagaimana ke depan arak Bali itu bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Tentunya, standarnya kita akan sesuaikan sehingga terukur, tidak membahayakan kesehatan dan memenuhi syarat-syarat yang diinginkan oleh pariwisata itu sendiri,” katanya.

Arak Bali diyakin bisa bersaing dengan berbagai produk luar. Lebih lanjut, Mantan Bupati Tabanan ini menilai lebih baik memanfaatkan produk lokal yang memenuhi standar internasional daripada Pulau Dewata ini dibanjiri produk impor, seperti wiski dan vodka.

“Nah selaku rakyat Bali saya ingin Jokowi memberlakukan (itu). Buatlah Bali itu sekali-kali menjadi perlakuan khusus, karena Bali itu juga bagian dari Indonesia. Dan arak ada, sudah biasa diolah oleh masyarakat Bali sebelum republik ini merdeka,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mencabut lampiran Perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol. Kebijakan ini dilakukan lantaran Perpres tersebut sempat menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” katanya dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Jokowi memutuskan hal tersebut setelah menerima masukan dari para ulama, ormas-ormas Islam, dan masukan dari berbagai provinsi serta daerah.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Kunjungi Ditjen PDT Kemendes, DPRD Kalsel Usul Dua Program Ini

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga