Oknum Guru Diduga Tilap Beasiswa PIP, DPRD Loteng Bakal Panggil Pihak Terkait

Ilustrasi gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah. (Foto: IJS)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) merespons pengaduan wali murid SDN 1 Jango terkait dugaan penyelewengan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) oleh oknum guru sekolah setempat.
Ketua Komisi IV DPRD Loteng H. Ahmad Supli mengaku sudah mendapat banyak informasi terkait pengaduan yang ada. Sebagai tindaklanjutnya, pihaknya akan segera memanggil pihak terkait.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, pihak yang akan dipanggil mulai dari kepala sekolah, kepala UPT serta pengawas sekolah, termasuk kepala dinas dan bank penyalur.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di aula kantor Desa Jango , Rabu (3/3/2021).

“Kita sudah rencanakan, Senin depan memanggil para pihak dalam persoalan ini. Untuk memperjelaskan persoalan yang ada. Seperti apa sikap kita selanjutnya, nanti tergantung hasil pertemuan tersebut,” tegasnya, dikutip dari SUARANTB.com.

Dalam kesempatan tersebut, Saeful Fahmi, perwakilan wali murid SDN 1 Jango mengungkapkan, dugaan penyelewengan beasiswa PIP tersebut bermula dari informasi yang diterima salah seorang wali murid awal tahun lalu. Bahwa para siswa SDN 1 Jango memperoleh bantuan PIP sejak tahun 2018 lalu.
Namun begitu, beasiswa tersebut tidak pernah diterima oleh para murid sekolah setempat.

Berdasar informasi tersebut, para wali murid kemudian melakukan pelacakan program PIP tersebut secara online. Dan, diperoleh informasi kalau beasiswa PIP bagi siswa kurang mampu di SDN 1 Jango tersebut sudah dicairkan oleh pihak sekolah, termasuk untuk beasiswa PIP tahun 2020.

Tidak terima akan hal itu, para wali murid kemudian mendatangi pihak sekolah untuk meminta pertanggungjawaban. Para wali murid juga meminta pihak sekolah menyerahkan kartu dan buku rekening PIP milik siswa.

Dari situ diketahui kalau hampir semua siswa penerima beasiswa PIP sebanyak 147 orang sudah dicairkan dananya oleh pihak sekolah dengan nilai mencapai sekitar Rp 59,4 juta dari total beasiswa PIP yang diterima SDN 1 Jango sebesar Rp 59,8 juta.

Tetapi hanya beberapa murid saja yang diberikan. Itu pun tidak seluruhnya. Sementara masih banyak murid yang belum menerima beasiswa PIP tersebut.

“Pihak sekolah sempat berdalih dana PIP tersebut sudah digunakan untuk membeli baju seragam. Tapi nyatakan, siswa SDN 1 Jango selama ini tidak pernah menerima baju seragam,” ucapnya.

Persoalan tersebut sempat dimediasi oleh kepala UPT dan pengawas sekolah. Namun tidak memberikan solusi. Justru kepala UPT dan pengawas sekolah terkesan memojokkan para wali murid.

Termasuk komite sekolah diduga juga ikut bermain dalam kasus ini. Sehingga para wali murid memutuskan untuk membuat pengaduan ke DPRD Loteng.

“Syukur alhamdulillah pengaduan kita direspons cepat oleh DPRD Loteng,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Loteng Suhaimi mengatakan, puluhan wali murid dan aparat desa dikumpulkan untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan yang terjadi.

“Kita turun langsung untuk mengumpulkan keterangan terkait dugaan penyelewengan yang terjadi,” ungkapnya.

Selama ini, ketika ada persoalan, masyarakat yang biasanya datang mengadu ke DPRD Loteng. Tetapi Komisi IV DPRD Loteng ini mengubah pola tersebut. Ketika ada pengaduan masyarakat, anggota DPRD Loteng yang turun langsung ke lapangan. Kalau ada persoalan yang perlu dituntaskan di kantor DPRD Loteng, baru kemudian dibawa ke kantor DPRD Loteng.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Wakil Ketua DPRD Sulut Resmi Dicopot dari Jabatannya

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga