Bupati Tak Kunjung Datang, Anggota Dewan Walk Out di Sidang Rapat Paripurna

Ilustrasi gedung DPRD Kabupaten Nganjuk. (Foto: IJS)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk merasa dilecehkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat yang tak kunjung menghadiri rapat paripurna.
Akhirnya, seluruh anggota DPRD Nganjuk akhirnya memutuskan walk out dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Nganjuk, Rabu (31/3/2021).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020.

Aksi walk out itu diawali salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar, Dwi Retno Sulistyowati sekitar pukul 16.16 WIB, dikutip dari KOMPAS.com.

Kemudian aksi Sulistyowati itu diikuti anggota dewan yang lain. Sehingga, ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Nganjuk sepenuhnya kosong ditinggalkan anggota dewan pukul 17.00 WIB.

Anggota DPRD Nganjuk dari Fraksi PDI Perjuangan, Trisna Roosita merasa tidak dihargai sebagai anggota dewan.

“Kami merasa dilecehkan, kami merasa tidak dihargai sama sekali sebagai dewan,” ujarnya saat ditemuai wartawan usai walk out, Rabu (31/3/2021) sore.

Wanita yang akrab disapa Roosita itu menjelaskan, rapat paripurna dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Namun, karena Bupati Novi berhalangan hadir pada jam tersebut, maka rapat paripurna ditunda dan dimulai pukul 15.00 WIB.

“Katanya (Bupati Novi) ke luar kota, sudah. Kami tadi pagi jam 09.00 WIB harusnya rapat, ternyata mundur. Terus ada aturan-aturan macam-macam, jengkelno iki bupatine (menjengkelkan ini bupati),” sambungnya.

Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Raditya Haria Yuangga menuturkan, berdasarkan informasi yang diterima, Bupati Novi siap hadir secara fisik bila rapat paripurna itu digelar pukul 15.00 WIB.

Namun, setelah rapat dimulai, Bupati Novi tak kunjung menampakkan diri. Terakhir, politisi Partai Hanura itu mendapatkan informasi bupati akan hadir jika rapat dilakukan secara daring.

“Maka dari itu, tadi sepakat tujuh pimpinan fraksi bahwasannya kami tidak akan mengadakan paripurna ini. Karena paripurna hari ini adalah terkait dengan LKPJ Bupati APBD tahun 2020,” tutur politikus Partai Hanura tersebut.

Sementara Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Ulum Basthomi menuturkan, secara regulasi seharusnya Bupati Novi menyampaikan LKPJ Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020 tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Berarti ya 31 Maret ini (seharusnya) sudah selesai (LKPJ), hari ini,” tandas politisi PKB itu.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  DPRD Bone: Hervina Dijamin Bisa Kembali Mengajar di SD 169 Sadar

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga