Lahan Tidur Milik Pemerintah di Jabar Capai Jutaan Hektar, DPRD Usul Begini

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Jawa Barat di Gedung Sate, Jl Diponegoro, Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 Januari 2021. (Istimewa)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Jawa Barat di Gedung Sate, Jl Diponegoro, Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 Januari 2021. (Istimewa)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Bandung – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) menyayangkan adanya jutaan hektar lahan milik pemerintah yang tak digunakan. Terlebih lahan-lahan tersebut berada di Jawa Barat. Untuk itu, DPRD Jabar menyarankan agar lahan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sehingga dapat menghindarkan Indonesia dari krisis pangan.

“Tetapi di Jawa Barat ini belum ada dukungan regulasi dan perizinan untuk memanfaatkan semua potensi lahan yang ada. Lahan tidur itu kewenangannya ada di pusat, sehingga belum bisa dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan nasional khusunya untuk ketahanan pangan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati saat kunjungan kerja ke Gedung Sate, Jl Diponegoro, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/1/2021).

BACA JUGA :  Geruduk Kantor DPRD Solok, Ratusan Petugas Kesehatan Tuntut Revisi Perbup

Seperti diketahui, Jabar memiliki jumlah penduduk terbesar dibanding provinsi lainnya. Karena itu, Rahmat khawatir apabila terjadi krisis pangan di Indonesia maka Jabar akan merasakan dampak yang sangat besar. Tapi hal itu tak akan terjadi apabila masyarakat di Jabar sudah bisa swasembada pangan.

“Solusi untuk memanfaatkan jutaan lahan tidur di Jawa Barat itu lagi kita usahakan dan kita usulkan melalui DPR RI, untuk disampaikan ke presiden dan kementerian terkait, agar lahan tidur ini bisa digunakan secara optimal demi menunjang fungsi ketahanan pangan secara nasional,” sambung anggota Fraksi PKB tersebut.

Sementara ia yakin persoalan terkait izin dapat diselesaikan untuk lahan yang kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Sebab Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah menyetujui rencana tersebut.

“Hanya saja jumlahnya tidak seberapa dibanding lahan-lahan terbengkalai yang menjadi kewenangan pusat,” ujarnya. (Sdy/IJS)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga