Gelar RDP, DPRD Sumbar Mempertimbangkan Usulan Revisi SKB 3 Menteri

Ilustrasi ruang rapat DPRD Sumbar. (Foto: Hasil tangkap layar video kanal youtube HORAS CHANNEL)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Irsyad Safar mengatakan, pihaknya ingin mendengarkan pendapat, aspirasi, dan masukan dari segala unsur masyarakat sebelum menentukan sikap terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang aturan berpakaian di sekolah.

Hal itu disampaikan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tokoh masyarakat, ormas, tokoh agama, dan tokoh adat membahas SKB tersebut di Kantor DPRD Sumbar, Kamis (18/2/2021).

“Kita baru saja RDP dengan berbagai tokoh dan ormas. Pada umunya mereka sepakat mengajukan revisi SKB 3 menteri ini,” katanya.

Irsyad menyatakan, pihak yang hadir dalam RPD di DPRD Sumbar di antaranya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Bundo Kanduang, Aisiyah, Tarbiah Islamiah, Perti, Muhammadiyah, NU, dewan pendidikan, dan sejumlah tokoh lainnya.

Menurutnya, SKB tiga menteri tidak sesuai roh dan nilai dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang Undang Dasar pasal 31 ayat 3 dan ayat 5 sudah jelas menjadi rujukan utama pendidikan. Yakni dunia pendidikan mendukung peningkatan keimanan di dunia dan menjunjung nilai-nilai agama.

Irsyad juga menyayangkan pemerintah pusat bahkan sampai menjatuhkan sanksi bagi pemda yang tegas menolak penerapan SKB 3 menteri ini.

Setelah RDP, DPRD Sumbar akan melakukan rapat dengan mitra Komisi V DPRD Sumbar, yaitu Dinas Pendidikan untuk menentukan sikap sebelum mengambil sikap.

“Nanti akan kita rapatkan lagi dengan Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Terkait Hal ini, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, pihaknya optimis jika pro kontra SKB 3 Menteri bisa dicegah dengan upaya revisi. Namun, upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan menerapkan beberapa langkah pendukung demi menghindari polemik antara pemerintah daerah dengan pusat.

Menurutnya, langkah yang harus dilakukan pertama kali oleh para pemangku kepentingan adalah mengutamakan dialog bersama.

“Agar aspirasi yang berkembang dapat disampaikan kepada pemerintah baik tingkat daerah maupun pusat,” ujarnya, seperti dikutip Republika, Rabu (17/2/2021).

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Anggota Komisi IV : Pemotongan Anggaran Ancam Kinerja Kementan

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga