DPRD Usul 3 Alternatif Mengenai Perluasan Lahan Pemakaman Covid-19

Ilustrasi Lahan Makam Maluku, foto : cnn

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – DPRD provinsi Maluku melakukan mediasi mengenai penanganan Jenazah Covid-19, terutama kepada pasien yang bukan warga domisili kota Ambon. Mediasi tersebut dilakukan secara terbuka yang mempertemukan antara pemprov Maluku dengan Pemkot Ambon.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattymury menjelaskan setidaknya sudah ada 3 alternatif yang ditawarkan saat melakukan mediasi.”Ada tiga alternatif yang ditawarkan DPRD provinsi kepada pemprov dan pemkot sehingga dalam pertemuan lanjutan nanti, akan didapatkan kesepakatan untuk memilih alternatif yang dirasakan lebih tepat,” ucapnya pada Senin (25/1/2021).

Alternatif pertama menyebutkan, adanya perluasan lahan pemakaman. Lucky menyarankan pemprov harus menyediakan biaya untuk perluasan lahan TPU Setidaknya ada beberapa wilayah yang akan dijadikan lahan Pemakaman Umum.

“Kita juga mencari lahan lain sebagai alternatif tetapi untuk wilayah Kota Ambon tidaklah mudah, sehingga setelah dipertimbangkan dan dikoordinasikan adalah wilayah Kabupaten Maluku Tengah,” ujar politikus PDIP tersebut.

Sedangkan alternatif lainnya, Lucky menyarankan, pemprov membayar seluruh lahan pemakaman di Hunuth Durian Patah sebagai lahan untuk pemakanan jenazah Covid-19. Dengan arti kata, Pemprov menggantikan uang Pemkot Ambon sebab masih adanya lahan lain dengan kepemilikan pemkot dikawasan Nania yang belum dikelola.

Sebelumnya Lahan yang dipakai untuk pemakaman jenazah Covid-19 adalah lahan TPU di Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe maupun Kebung Cengkih, Kecamatan Sirimau. Keadaan TPU tersebut saat ini dalam keadaan penuh sehingga pemkot ambon mmenyiapkan lahan baru.

“DPRD Provinsi tidak mau persoalan yang meninggal dunia akibat Covid-19 menjadi masalah, apalagi ini menyangkut masalah kemanusian sehingga kami memberikan kesempatan kepada Sekda provinsi dan Sektor Ambon untuk memilih alternatif mana yang dianggap paling tepat,” jelas Lucky.

BACA JUGA :  DPR Singgung Abu Janda: Apa Dibayar dengan Anggaran APBN?

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga