DPRD Tepis Tuduhan Anies Tak Lakukan Pencegahan: Banjir Tak Sebesar Tahun-Tahun Sebelumnya

Suasana banjir DKI Jakarta mulai surut. (Foto: Hasil tangkap layar video kanal youtube KOMPASTV)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta M. Taufik menilai “banjir kali ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya”. Hal itu disampaikan lantaran Gubernur Anies Baswedan dituduh tak melakukan pencegahan banjir.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra itu menilai banjir kali ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Ia merujuk pada jumlah RW yang tergenang banjir tahun ini lebih sedikit yakni 113 RW. Sedangkan pada 2020 berjumlah 390 RW dan mundur ke 2015 mencapai 702 RW.

“Contoh di Kepala Gading, sekarang enggak banjir. Jadi, kita kalau mau menilai harus objektif.” tegasnya, dikutip BBC News Indonesia.

Lebih lanjut, Taufik mengeklaim program naturalisasi sungai sudah berjalan, kendati pengerjaannya dilakukan kepada sungai-sungai kecil yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Dia berdalih naturalisasi tidak diterapkan ke 13 sungai besar karena hal itu merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Sungai itu tidak bisa serta merta dipelihara DKI karena bukan punya DKI, tapi punya Kementerian PU,” imbuhnya.

Akan tetapi, sejumlah sungai yang merupakan kewenangannya dilakukan naturalisasi, seperti kali Sentiong.

“Kita punya yang kecil-kecil, seperti Kali Sentiong, ini yang kita beresin.” sambungnya.

Karena itu, DPRD akan meminta Pemprov DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kementerian PU supaya pengelolaan 13 sungai besar tersebut diserahkan kepada Pemprov.

Untuk diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sebanyak 1.722 jiwa mengungsi di 10 lokasi dan lima orang meninggal.

“Secara keseluruhan ada 49 RT yang masih terdampak dari total 30.470 RT yang ada di Jakarta, atau sejumlah 0,161%. Jumlah pengungsi sebanyak 1.722 jiwa dari 514 KK, semuanya dari wilayah Jakarta Timur. Dan masih ada 10 lokasi pengungsian yang juga disiapkan di wilayah Jakarta Timur,” kata Plt Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto melalui keterangan tertulis, Minggu (21/02/2021).

Sebelumnya, Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Yoga menyatakan, program pembenahan 13 sungai besar yang dilakukan sejak era gubernur Fauzi Bowo hingga Basuki Tjahaja Purnama dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaaan Umum terhenti sejak tahun 2017 karena persoalan politik.

“Program ini berhenti sejak tahun 2017 karena pilihan politik. Keengganan Gubernur Anies untuk membebaskan lokasi atau lahan dan terjebak pada perdebatan konsep naturalisasi atau normalisasi,” ujar Nirwono Yoga kepada BBC News Indonesia.

Di sisi lain, Gubernur Anies Baswedan menyebut banjir di sejumlah lokasi di Jakarta disebabkan kondisi hujan ekstrem dengan intensitas di atas 150mm/hari.

“Kapasitas sistem drainase Jakarta itu berkisar 50-100 milimeter, bila terjadi hujan di atas 100 milimeter per hari maka pasti terjadi genangan,” katanya di Pos Pantau Pintu Air Manggarai, Sabtu (20/2/2021).

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Komisi B DPRD Jatim Minta Optimalkan UPT Pertanian Ditengah Pandemi Covid-19

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga