DPRD Jatim Dukung Langkah Khofifah Batalkan Dana Hibah Rp9 M untuk Museum SBY

Ilustrasi Museum SBY di Pacitan. (Foto: Hasil tangkap layar video kanal youtube Tribunnews.com)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendukung langkah Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang membatalkan dana hibah dari APBD Jatim sebesar Rp 9 miliar untuk Yudhoyono Foundation pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) guna pembangunan Museum SBY.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Jatim Deni Wicaksono. Dana itu justru diminta untuk dialihkan membantu rakyat Pacitan.

“Sangat tepat jika dana hibah APBD dari duit rakyat Rp9 miliar untuk Yudhoyono Foundation yang didirikan Mas AHY itu dibatalkan. Saya mengapresiasi keputusan Bu Khofifah, meskipun terlambat dan setelah mendapat sorotan baru dibatalkan,” ujarnya, dikutip dari beritajatim.com, Selasa (23/2/2021).

Politisi PDIP itu berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, terutama rakyat Pacitan yang bersama-sama mendesak Pemprov Jatim dan Pemkab Pacitan untuk membatalkan pemberian dana hibah APBD tersebut.

Dia akan mendesak, dana hibah itu dialihkan untuk kepentingan rakyat Pacitan. Menurutnya, hal itu sangat penting mengingat rakyat Pacitan butuh banyak perhatian langsung.

“Jadi bukan ditarik ke provinsi, tapi saya akan perjuangkan dananya digunakan untuk membantu rakyat Pacitan, misalnya membantu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan SDM secara luas,” jelasnya.

Deni menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pacitan yang masih rendah, yaitu 68,39. IPM Pacitan termasuk yang terendah di Mataraman, kawasan barat Jawa Timur. IPM Pacitan juga berada di bawah rata-rata standar Jatim yang sebesar 71,71.

“IPM ini menunjukkan indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terkait lama hidup, pengetahuan, dan standar hidup. Makanya ini sangat penting membantu SDM Pacitan. Apalagi kemiskinan di Pacitan termasuk tertinggi di Jatim, dan pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata,” paparnya.

Karena itu, tegas Deni, dana Rp9 Miliar tetap harus disalurkan ke masyarakat.

“Jadi dana Rp9 miliar itu tetap harus untuk rakyat Pacitan, hanya saja bentuknya lain, kalau sebelumnya untuk bangun museum perseorangan, ke depan manfaatnya bisa langsung dan lebih luas dirasakan rakyat,” tegas Deni.

Beberapa pekan lalu, publik menyoroti adanya dana hibah bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Jatim ke Pemkab Pacitan sebesar Rp9 miliar untuk pembangunan Museum SBY. Dana hibah itu rencananya akan diberikan ke Yudhoyono Foundation, lembaga yang didirikan AHY.

Setelah mendapat penolakan publik, penyerahan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Pemprov Jatim. Hal itu sesuai dengan surat dari Pemprov Jatim yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono nomor 910/3050/201.2/2021, tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun Anggaran 2020.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Respon DPRD Bengkulu Atas Keluhan Pedagang Pasar Pagar Dewa

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga