DPRD Desak Bupati Bogor Lanjutkan Pemberian Bansos

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim/Ilustrasi. (Foto: Tangkap layar kanal youtube Djadjas Djasepudin)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menganggarkan bantuan sosial (bansos) berbentuk bantuan langsung tunai guna meringankan beban masyarakat kurang mampu akibat pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan melalui surat rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim mengatakan, dalam rapat pembahasan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat, seluruh fraksi mendukung pemberian bansos dilanjutkan tahun ini.

“Kami semua sepakat bansos dilanjutkan tapi dalam bentuk bantuan langsung tunai, agar meminimalisir penerima yang kurang tepat,” katanya, dikutip dari ayobogor.com, Senin (5/3/2021).

Politisi PKS itu mengingatkan, bansos Covid-19 yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kepada masyarakat kurang mampu sudah memasuki tahap terakhir.

Karena itu, DPRD Kabupaten Bogor melalui surat nomor 170/144-DPRD tanggal 25 Januari 2021, merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk tetap melanjutkan Bansos Covid-19 sebagai bagian dari jaring pengaman sosial.

“Kami juga meminta pemerintah menetapkan standarisasi dan klasifikasi dalam pemberian Bansos dengan mempergunakan perhitungan kajian prediksi skenario terburuk terhadap jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 untuk sedikitnya 6 (enam) bulan ke depan,” tegasnya.

Pemkab Bogor diminta agar tidak kendor dalam menangani pandemi korona. Upaya pemulihan ekonomi dengan melonggarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diiringi langkah yang ketat untuk mencegah penularan virus.

“Untuk itu, Dinas Kesehatan wajib mempublish secara berkala baik kepada kepala daerah maupun DPRD terkait ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Covid-19 melalui mekanisme surat atau rapat-rapat,” ujarnya.

Selain itu, pihak DPRD juga meminta agar Dinkes menyiapkan sistem konsultasi digital antara pasien Covid-19 dengan tenaga medis yang melakukan isolasi mandiri dirumah dengan gejala ringan.

“Sinkronisasi data Covid-19 baik manual maupun digital baik Dinas Kesehatan, GTPPC 19, Si Tegar dan produk data lainnya agar memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Agus Salim.

Untuk diketahui, Pemkab Bogor telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi berupa beras melalui anggaran daerah senilai Rp188 miliar pada 2020 lalu.

Bantuan tersebut dibagikan kepada 200 ribu keluarga, dengan masing-masing menerima 30 kilogram beras sebanyak tiga kali, pada Bansos tahap pertama, tahap dua dan bansos tahap tiga.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Lahan Tidur Milik Pemerintah di Jabar Capai Jutaan Hektar, DPRD Usul Begini

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga