Bupati Tuban Sentil Kunker DPRD yang Sering Jadi Sorotan KPK

Bupati Tuban, Fathul Huda/Ilustrasi. (Foto: Tangkap layar video kanal youtube Geo Lintang PG)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Bupati Tuban Fathul Huda menyentil kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sering menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama yang terkait dengan kunjungan kerja (kunker).

Ia mengatakan, kesejahteraan DPRD harus bisa tertata tapi tidak melanggar aturan, termasuk tunjangan perjalanan dinas, baik bagi ketua DPRD maupun anggotanya.

“Tunjangan DPR, ajudan dan sopir saat kunker itu sama, hanya Rp 160.000 saja. Tidak ada perbedaan, meskipun itu ketua DPRD, sopir atau ajudan,” katanya, dikutip dari suarajatim.id, Kamis (01/04/2021).

Bagaimana bisa mensejahterakan semua anggota DPRD padahal kebutuhannya tidak turun? Tapi yang jelas tidak melanggar aturan dan pada intinya sering juga menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak hanya itu, orang nomor satu di Tuban itu juga mengkritisi Ketua DPRD Tuban yang sering kunker untuk mengusahakan setiap perjalanan dinas harusnya mendapatkan hal yang menghasilkan.

“Usahakan kunker yang ada hasilnya, dan melihat daerah-daerah yang menonjol untuk diaplikasikan di Tuban,” ujarnya.

Fathul Huda menceritakan saat 10 tahun yang lalu sebelum dilantik menjadi bupati, sedangkan pasangannya Noor Nahar Hussein melakukan penyisiran dan melihat potensi-potensi yang ada di Tuban.

“Untuk bisa menjadi profesional ya harus belajar,” tegasnya.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Korupsi Nasi Kotak, Eks Sekwan DPRD Batam Dihukum 10 Tahun Penjara

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga