Belum Punya APBD, Anggota DPRD Jember Belum Gajian Bulan Ini

Ilustrasi gaji. (Istimewa)
Ilustrasi gaji. (Istimewa)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Surabaya – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember mengaku belum menerima gaji di bulan Januari 2021. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Jember masih belum memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Semua anggota dewan juga belum gajian, karena tidak ada landasan APBD-nya,” ujar anggota Komisi B DPRD Jember, Nyoman Aribowo, Kamis (28/1/2021).

Ia menjelaskan, tidak adanya APBD karena Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menolak Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBD yang dikirim oleh Bupati Jember, Faida. Khofifah meminta Faida segera merevisi Perkada tersebut.

BACA JUGA :  Tekan Penyebaran Covid-19, DPRD Makassar Terapkan WFH 2 Minggu

Bukan hanya anggota DPRD, tersendatnya APBD membuat ASN hingga guru honorer terlambat gajian. Menurut Aribowo, tersendatnya gaji membuat daya beli ASN menurun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menambahkan, Dirjen Bina Keuangan telah melakukan fasilitasi bersama Pemprov dan Pemkab Jember.

“Ada petunjuk, untuk gaji, karena itu adalah hak, maka setiap ASN wajib mendapatkan haknya,” tutur dia.

Gaji ASN wajib dikeluarkan melalui bentuk Perbup yang isinya mengeluarkan belanja wajib setiap bulan. Perbup itu dikeluarkan setiap bulan.

“Hanya untuk keperluan gaji dan keperluan mendasar lainnya,” terang dia.

Selanjutnya, bupati memberikan kuasa penuh ke bendahara umum daerah untuk memprosesnya.

Sementara itu, Bupati Jember Faida menambahkan pihaknya sudah berupaya agar gaji para ASN tersebut segera cair, yakni dengan menerbitkan Perbup penggunaan anggaran mendahului.

“Karena ini permasalahan mendasar, tidak boleh terganggu dan terhambat, jadi Perbup itu tidak perlu difasilitasi ke provinsi,” ungkapnya.

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga