Anggaran Fotokopi Capai Rp700 Juta, DPRD Bogor Usul Digitalisasi Dokumen APBD

Ilustrasi Gedung DPRD Kabupaten Bogor. (Foto: setwan.bogorkab.go.id)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengusulkan digitalisasi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menghemat anggaran fotokopi. Sebab, biayanya bisa mencapai Rp700 juta dalam setahun.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Bogor.

“Rp700 juta untuk fotokopi saja. Saya minta SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kirim saja lewat email, enggak usah pakai buku lagi. Kalau bentuknya PDF (digital), mau cari tinggal ketik saja,” katanya, dikutip dari ANTARANEWS.com, Kamis (18/2/2021).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, besarnya anggaran penggandaan dokumen itu karena buku APBD ketebalannya lebih dari 3.000 lembar yang kemudian digandakan untuk 55 anggota DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

Dengan program digitalisasi dokumen APBD, sambungnya, pemerintah bukan hanya menghemat pengeluaran, melainkan juga mendukung keterbukaan informasi publik, karena bisa diakses oleh masyarakat.

Dia mengatakan, masyarakat perlu mengetahui detail-detail program yang telah termuat dalam APBD setiap tahunnya, sehingga masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan.

“Karena jika masih berbentuk fisik (buku), membacanya butuh banyak waktu. Selain itu, hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa mengakses,” kata Rudy.

Ia mengaku telah berulang kali meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk hanya mengirimkan salinan APBD dalam bentuk digital, lalu dikirim menggunakan surat elektronik. Tetapi, usulan itu tak kunjung terealisasi.

Hal itu dibenarkan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Andi Permana. Ia mengaku kerap kesulitan untuk melakukan fungsi kontrol jika APBD masih berbentuk fisik seperti saat ini. Ia khawatir ada kealpaan, terutama dalam pembahasan.

“Tidak mungkin kami bawa-bawa APBD terus kan kemana-mana lalu mencari-cari program dengan mengurut halaman satu per satu. Sekarang sudah era digital. Harusnya, Pemkab Bogor juga menggunakan teknologi,” pungkas anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Gerindra itu.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  APBD 9 M untuk Museum SBY, FPDIP DPRD Jatim: Mending Dibagikan ke Rakyat Miskin

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga