Ada Beban Bunga, DPRD Tak Setujui Rencana Pemprov Banten Lakukan Pinjaman Dana PEN

Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati/Ilustrasi . (Foto: IJS)

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten tidak akan menyetujui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat jika tetap dibebankan dengan bunga.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Baten, M Nawa Said Dimyati saat dikonfirmasi.

“Kami tidak setuju dengan proses bunga karena perjanjian awal tidak ada bunga,” katanya, dikutip dari IDNNews, Minggu (4/4/2021).

Pria yang akrab disapa Nawa itu mengatakan, berdasarkan hitungan, Pemprov Banten harus membayarkan senilai Rp1 triliun per tahun untuk bunga serta biaya pokok pinjaman dari nilai pinjaman Rp4,13 triliun tahap dua yang diusulkan pada APBD Murni 2021.

Sementara pada pinjaman tahap pertama pada Perubahan APBD 2020, yang terealisasi hanya Rp851 miliar dari nilai usulan senilai Rp856,27 miliar. Namun, pada pinjaman awal ini tanpa dikenakan bunga.

“Estimasi 1 triliun per tahun itu ditambah ada pokok pinjaman yang harus kita bayar,” paparnya.

Pembebanan bunga tersebut dinilai sangat memberatkan Pemprov Banten. Sebab, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyentuh angka Rp8 triliun. Bahkan, pada PAD 2020 Banten berkurang dan hanya mencapai mencapai Rp7,88 triliun. Sementara untuk APBD 2020 nilainya mencapai Rp13,21 triliun.

“PAD kita baru diangka Rp8 triliun, lan gak mungkin kita bayar dari DAU dan DAK,” katanya.

Diketahui, pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastrkur (SMI) membebankan 6 persen bunga dari total pinjaman yang diajukan oleh Pemprov Banten.

Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku keberatan dengan pembebanan bunga 6 persen pinjaman dana PEN dari pemerintah pusat. Pemprov Banten masih ngotot dana pinjaman tersebut tanpa bunga.

“Pusat minta 6 persen kita mau kembali perjanjian pertama, karena dulu kita mau karena gratis tanpa bunga sekarang pakai bunga,” katanya.

Perihal kebijakan bunga pinjaman tersebut, Wahidin akan melakukan pembahasan dengan DPRD Provinsi Banten dengan melihat kembali dana keseluruhan milik Pemprov Banten dan sejauh mana kebutuhan dana pinjaman pusat tersebut. Sebab, tegas mantan Wali Kota Tangerang tersebut, masih ada proyek pembangunan yang harus dilanjutkan.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  KBM Tatap Muka Belum Dilaksanakan, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Berharap Vaksinasi Sukses

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Baca Juga